nusakini.com-Jakarta - Pemerintah terus menggenjot daerah perbatasan untuk menciptakan daerah yang mendiri. Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan, hingga kini pihaknya terus melakukan optimalisasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada. Hal itu dikatakannya usai melakukan peresmian Masjid Az-Zikra di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (8/5). 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

"Tadi kita sudah rapat untuk evaluasi anggaran optimalisasi rencana pembangunan 11 PLBN yang ada, dari target 11, tahun ini sedang dibangun 4 (empat), yang ada di daerah Merauke, Kalbar, dan Kaltara, dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian PUPR. Kami berharap dua atau tiga PLBN bisa diresmikan sebelum Oktober 2019," kata Tjahjo. 

Tjahjo pun meminta kepala daerah mampu menjadikan daerah perbatasan sebagai daerah yang mandiri pasca dibangun Pemerintah. 

"Harus dikelola dengan baik, bagaimana menjadikan daerah perbatasan itu sebagai daerah yang mandiri, daerah yang bisa tumbuh baik dari sisi investasi maupun pariwisata, maupun perdagangan. Perbatasan harus mampu menarik minat warga negara tetangga dan menjadi peluang investasi lokal untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan," ungkap Tjahjo. 

Pembangunan Daerah Perbatasan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawa Cita poin ke 3 (tiga), yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".(p/ab)